ASPIRASI JATENG: Buat Mudik Lebaran Aman, Nyaman, dan Menyenangkan

WhatsApp Image 2023 04 12 at 14.54.58

DIALOG TELEVISI : Wakil Ketua DPRD Quatly Abdulkadir Alkatiri bersama sejumlah narasumber mengisi dialog di TATV Surakarta.(foto: tri nugrahini)

SURAKARTA – DPRD Jateng mengingatkan kepada Dinas Perhubungan maupun instansi terkait supaya memperhatikan factor keamanan dan kelancaran lalu lintas saat mudik Lebaran ini. Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Quatly Abdulkadir Alkatiri saat mengisi acara Dialog Aspirasi Jateng di Stasiun TATV Surakarta, Selasa (11/4/2023).

Dia mengungkapkan, Dishub maupun kepolisian sudah memiliki peta rawan kemacetan maupun kecelakaan di Jateng. Karena itulah lokasi-lokasi yang menjadi kerawanan berlalulintas hendaknya tetap mendapatkan perhatian serius.

“Mengatasi tingkat kemacetan dengan cara memperhatikan pasar tumpah (42 titik), tempat pariwisata, exit toll, stasiun diharuskan menjadi titik fokus agar macet terkendali dan mudik menjadi nyaman,” ungkapnya.

Kabid Angkutan Jalan Dishub Jateng Heribertus Slamet Widodo menyatakan, untuk arus mudik 18-21 April 2023, arus balik pertama 24-26 April 2023 dan 29-2 Mei 2023. Pihaknya telah berkoordinasi dengan semua stakeholder mengenai persiapan mudik maupun balik pada Lebaran ini. Dalam koordinasi itu didapatkan akan dibangun 247 posko baik milik TNI maupun Polri. Dishub ada 244 pos yang tersebar disemua lokasi Jateng.

“Kami berupaya menjadi mudik yang nyaman, aman, dan menyenangkan. SKB sudah keluar dari Korlantas, Dirjen Bina Marga untuk one way supaya lancar terkendali. Sementara mengenai penerapan ganjil genap sangat mungkin berlaku supaya tidak terjadi kemacetan,” jelasnya.

Mengenai antisipasi kemacetan dengan cara di setiap rest area yang berjumlah 22 lokasi itu disetiap pintu masuk dan keluar dijaga oleh TNI Polri. Bahkan pihak Pertamina telah menyediakan untuk tempat pengisian bensin juga.

Rektor Univ Slamet Riyadi Surakarta Prof Dr Drs Slamet Utoyo memastikan pada mudik tahun ini akan ada peningkatan jumlah disbanding tahun sebelumnya. Ini tidak lepas dari melandainya kasus Covid-19 di Tanah Air. Ia pun berpesan informasi tentang penanganan antisipasi mudik perlu disampaikan secara jelas, supaya tidak menimbulkan persoalan

“Tidak dipungkiri peraturan one way, ganjil genap ini agak sulit untuk terealisasikan. Diperlukan ekstra ketat dari aparatur pemerintah,” kata dia.(anif/priyanto)

Berita Terkait

  • Hoaks di UU Cipta Kerja Harus Diluruskan

    SEMARANG – Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto mengikuti rapat koordinasi sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan regulasi omnibus law, di ruang rapat Gubernur, Rabu (13/10/2020). Selain Bambang, turut hadir Wakil Ketua DPRD Ferry Wawan Cahyono, Sukirman, serta Forkopimda Jawa Tengah.

  • Pasar di eks Karesidenan Bisa Menjadi Pasar Berbasis Wisata

    YOGYAKARTA – Pasar induk di tiap eks karesidenan perlu didorong menjadi pasar berbasis wisata. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi B DPRD Jateng Peni Dyah Perwitosari usai kegiatan kunjungan Komisi B DPRD Jateng di Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Jumat (2/2/2024).

  • Pansus 10 Diskusi soal LKPj di Kota Tegal

    TEGAL – Untuk mengoptimalkan pembahasan evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah Tahun 2023, Panitia khusus (Pansus) 10 LKPj DPRD Provinsi Jateng menyambangi Setda Kota Tegal. Tujuannya, mendapatkan masukan/ informasi seputar LKPj, Jumat (26/4/2024).

  • Komisi E Tertarik Pengelolaan Museum Sonobudoyo

    YOGYAKARTA – Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah berkunjung ke Museum Sonobudoyo Yogyakarta, Selasa (25/6/2024). Kunjungan itu dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi terkait optimalisasi pengelolaan dan pengembangan museum.

  • Target Kebun Benih Demak Perlu Dibenahi

    DEMAK – Komisi C DPRD Jateng meminta Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Jateng untuk menyeragamkan pemberian target kepada masing-masing satuan kerja (satker) yakni kebun-kebun benih padi maupun hortikultura yang tersebar di wilayah Jateng. Menurut Sekretaris Komisi C Tety Indarti pemberian target dengan pola yang berbeda itu yakni sebagian dengan target produksi (Wilayah Surakarta) dan sebagian lagi target rupiah (Wilayah Semarang dan Banyumas) menyulitkan pihaknya mengevaluasi kinerja tahunan dari satker yang ada.