Angka Kredit Macet BPR BKK Purwokerto & Cilacap Perlu Ditekan

Tanggal -
BPR BKK

SOAL KINERJA. Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan jajaran BPR BKK Purwokerto, Senin (8/5/2023), membahas soal kinerja keuangan. (foto rahmat yasir widayat)

BANYUMAS – Dalam kegiatan monitoring BUMD bidang keuangan di Kabupaten Banyumas, Senin (8/5/2023), Komisi C DPRD Provinsi Jateng bertemu dengan PT. BPR BKK Purwokerto. Saat berdiskusi di ruang rapat, kinerja keuangan kedua BUMD itu menunjukkan peningkatan tapi rasio Non-Performing Loans (NPL/ kredit macet) perlu ditekan.

Dalam paparan Dirut PT. BPR BKK Purwokerto Sugeng Prijono, aset per 31 Maret 2023 tercapai sebesar Rp 945,60 miliar atau 95,68% dari rencana bisnis 2023 sebesar Rp 986,48 miliar. Angka itu tumbuh 1,73% dari pencapaian tahun lalu sebesar Rp 926,55 miliar.

Untuk Dana Pihak Ketiga, posisi 31 Maret 2023 tercapai Rp 801,48 miliar atau 95,24% dari target pada 2023 atau tumbuh 1,28% dibanding pada 2022 lalu. Untuk penyaluran kredit, posisi 31 Maret 2023 tercatat Rp 662,80 miliar atau 100,92% dari target tahun ini atau tumbuh 3,95% dari tahun lalu.

Sedangkan Laba Usaha yang tercapai per 31 Maret 2023 yakni Rp 11,05 miliar atau 303,04% dari target 2023. Angka itu tumbuh 11,58% dibanding tahun lalu yakni sebesar Rp 9,90 miliar.

Soal NPL, ia mengakui rasionya masih cukup tinggi yakni 9,72% per 31 Maret 2023. Angka itu lebih tinggi dibanding pada 2022 yakni 6,64%.

“Rasio NPL lebih tinggi karena telah berakhirnya kredit relaksasi Covid-19,” katanya.

Sementara, Dirut Pemasaran PT. BPR BKK Cilacap Sudihartono memaparkan posisi Maret 2023 Aset tercapai Rp 395,06 miliar dari target 2023 Rp 419,57 miliar, Tabungan tercapai Rp 321,79 miliar dari target Rp 345,33 miliar, dan Kredit Rp 288,03 miliar dari target Rp 309,57 miliar. Untuk Laba (sebelum pajak), posisi Maret 2023 tercapai Rp 2,85 miliar dari target Rp 16,24 miliar.

“Untuk rasio NPL, tidak berbeda dengan BPR BKK Purwokerto, masih diatas 5 persen,” ungkap Sudihartono kepada Komisi C, Selasa (9/5/2023).

Menanggapinya, Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Siti Rosidah mengaku apresiatif dengan pencapaian kinerja yang telah dilalui kedua BPR tersebut. Dalam diskusi itu, ia menyoroti soal penyaluran kredit BPR BKK, terkait dengan adanya relaksasi.

“Kami berharap rasio NPL bisa ditekan sehingga BPR BKK tidak terlena dengan adanya program relaksasi dari pemerintah,” kata Siti.

Dwi Yasmanto, Anggota Komisi C lainnya, menyarankan agar BPR BKK lebih kreatif saat melaksanakan program kerja. Dengan begitu, bisa meningkatkan kinerja keuangannya.

“Namun, pihak BPR juga tetap memperhatikan permodalannya saat melaksanakan program kerja tersebut,” kata Yayan, sapaan akrabnya.

Menjawab soal tingginya NPL, Sugeng Prijono mengatakan pihaknya telah berupaya menekan NPL. Diantaranya penagihan, lelang agunan, bekerjasama dengan Kejaksaan, dan lainnya.

“Itu upaya kami dalam mitigasi resiko pasca relaksasi Covid-19. Kami berharap pada Triwulan Ketiga tahun ini rasio NPL sudah turun,” harap Sugeng. (ariel/priyanto)

Dilihat: 37

Berita Terkait

  • Pemprov Jakarta Dinilai Mampu Kelola Masalah Ketenagakerjaan

    JAKARTA – Permasalahan dan penyelesaian ketenagakerjaan di DKI Jakarta menarik minat Komisi E DPRD Jateng. Sebagai Ibu Kota negara, problematika tenaga kerja sangatlah rumit. Perlu penanganan secara komprehensif terutama masalah penyerapan lapangan kerja. Hal ini dikemukakan Ketua Komisi E Abdul Hamid saat beraudensi dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Rabu (25/1/2023). Rombongan diterima Kepala Disnakertrans Andri Yansyah di ruang rapat.

  • Baik, Kesejahteraan Pekerja di Pabrik Mesin Kota Tegal

    PANTAU PABRIK. Komisi E DPRD Jateng saat memantau persoalan ketenagakerjaan di pabrik PT Barata Indonesia, Kamis (16/5/2019), di Kota Tegal. (foto priskilla candra cahyaningtyas)

    TEGAL – Komisi E DPRD Jateng melakukan kunjungan kerja ke pabrik mesin industri hilir PT Barata Indonesia di Kota Tegal, Kamis (16/5/2019). untuk memantau persoalan ketenagakerjaan. Saat bertemu dengan Riyadi Eri Satoto selaku Manajer Pabrik PT Barata Indonesia bersama jajarannya, Sekretaris Komisi E DPRD Jateng Abdul Hamid mengatakan kesejahteraan dan keselamatan kerja sangat penting diperhatikan di setiap pabrik.

    Untuk itu, Dewan berharap pihak manajemen pabrik/ perusahaan harus mampu mengutamakan hal tersebut. Karena, untuk menciptakan masyarakat Jateng yang sejahtera adil dan makmur, hal itu dimulai dari pabrik-pabrik yang ada, mengingat pekerja paling banyak berada di pabrik.

    “Kami sebagai Dewan ingin memantau secara keseluruhan terkait nasib pekerja. Hak yang didapat apakah sudah terpenuhi secara finansial misalnya,” kata Politikus PKB itu.

    Anggota Komisi E lainnya, Rif’an, juga mengingatkan proses pemeliharaan pekerja lembur harus diperhitungan dan dihargai karena kondisi itu sudah menguras waktu pekerja diluar jam yang semestinya mereka bekerja. Menurut dia hal tersebut cukup manusiawi untuk dipertimbangkan dan dilakukan karena saat perusahaan memberikan hak secara benar maka pekerja akan memenuhi kewajibannya dengan baik.

    “Mari membicarakan terkait hak tenaga kerja saat lembur. Itu akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkannya,” ujar Legislator dari Fraksi Golkar itu.

    Menanggapi Dewan itu, Eri mengatakan selama ini sudah ada tunjangan kesehatan bagi pekerja. Untuk pembayaran tunjangan itu, kata dia, rinciannya yakni sebesar 4% dari perusahaan dan 1% dari gaji karyawan yang dipotong setiap bulan. Tidak hanya tunjangan kesehatan, lanjut dia, terdapat pula Jaminan kecelakaan (0,89% dari perusahaan), Jaminan Kematian (0,3% dari perusahaan), Jaminan Hari Tua (3,7 dari Perusahaan dan 2% dari pekerja), dan Jaminan Pensiun (2% dari perusahaan dan 1% dari karyawan).

    “Hal itu selalu diperhatikan perusahaan karena berdampak dengan produksi suksesnya pabrik sehingga kami harus seimbang dengan pemberian gaji dan tunjangannya. Kami bisa ditegur apabila tidak sesuai dengan prosedur pemerintah yang ada,” kata Eri. (tyas/ariel)