Dewan Gali Informasi Kinerja RS Haji Medan
KUNJUNGI RS. Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdialog dengan pihak RS Haji di Kota Medan Provinsi Sumut, Senin (27/1/2020), membahas soal performa kinerja RS. (foto dewi sekarsari)
MEDAN – Komisi C DPRD Jateng kali ini ingin mengetahui lebih lanjut peningkatan kualitas layanan dan performa RSUD di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Senin (27/1/2020). Di sana, rombongan dewan diterima oleh Kepala Disdukcapil Ismail Iskandar dan Direktur Utama RS Haji Medan Khainir Akbar.
Pada kesempatan itu, Ismail Iskandar menjelaskan pihaknya kini terus giat membangun untuk mewujudkan Sumut yang maju, aman dan bermartabat. Fokusnya yakni peningkatan infrastruktur, akses pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan yang prioritasnya adalah daya saing luar sektor yaitu pertanian dan pariwisata. Namun, terkait sektor BPJS, hal itu sudah masuk masalah nasional.
“Dari segi operasional (RSUD) tidak ada halangan. Struktur organisasi, ada dewan pengawas yang sedia melakukan pengawasan terhadap operasionalisasi. Dalam hal ini, dewan pengawas tentu menyampaikan progres apa yg diawasi dan laporan kepada gubernur melalui BPKAD. Dari sisi pengembangan ke depan, melayani masyarakat golongan ke bawah dan sudah diprogramkan. Diharapkan, rumah sakit haji bisa meningkat ke ranah internasional,” tegasnya.
Sementara, Direktur Utama Rumah Sakit Haji Medan Khainir Akbar mengatakan pendapatan utama rumah sakit yakni melalui BPJS. “Kami memang menjaga betul hubungan dengan BPJS,” ungkapnya.
Untuk memaksimalkan peningkatan pelayanan di Rumah Sakit Haji Medan, pihaknya mempersiapkan beberapa terobosan. Salah satunya yakni merubah sikap dari pelayanan itu sendiri, baik dari dokternya atau paramedisnya. Selain itu, melakukan kerjasama-kerjasama atau promosi ke instansi terdekat supaya datang kembali ke RS Haji karena sudah terjadi adanya perubahan.
“Mengubah cara kami melayani pasien, profesional, ramah, dan punya rasa empati,” tegasnya.
Rencananya, lanjut dia, pada tahun ini ada strategi bahwa RS Pemerintah wajib lebih dari 50% memiliki kelas 3. Di RS Haji, dari 248 jumlah kamar akan ditingkatkan ke 750 dan setengahnya adalah Kelas 3 dan BPJS.
“Kami akan membuat deal dengan dokter-dokter spesialis masalah honor karena aset utama RS adalah spesialis dan spesialisasi. Kalau mereka mogok atau tidak serius, pasti itu tidak baik untuk RS. Kami minta ke mereka full profesional, dari jam 8 pagi hingga 3 sore harus ada di RS Haji dan sudah disiapkan sekaligus diperhitungkan dananya sebanyak Rp 1,7 triliun,” jelasnya.
Dikatakannya, Gubernur sempat mengabarkan bahwa RS Haji Medan akan diubah ke taraf internasional, maka sarpras RS perlu dikembangkan. Dengan adanya perubahan ke taraf internasional itu, maka dokter spesialis akan ditambah menjadi 66 lebih. Ia juga mengatakan, untuk merealisasikannya, maka diperlukan pergub soal honorarium dokter, yang merupakan aset utama rumah sakit.
“Tujuan perubahan itu untuk menunda para pasien berobat ke luar negeri. Kepala dinas nanti kami kasih tahu bahwa kebutuhan dokter spesialis ataupun dokter umum berapa banyak, disanding keperawatan atau non medik kami juga sudah membuat perencanaannya semua. Apa pun jika idenya bagus tapi kalau SDM-nya ada dan tidak disejahterakan ya sama aja. Maka, kombinasi antara SDM dan fasilitas sarpras yang baik itu bisa menghambat masyaraka agar tidak berobat ke luar negeri,” terangnya.
Mendengar hal itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Sriyanto Saputro mengagumi perubahan yang sudah direncanakan tersebut. Harapannya, perubahan itu benar-benar meminimalisir masyarakat untuk berobat ke luar negeri, yang biayanya begitu mahal. Sehingga, yang berobat ke luar negeri itu dianjurkan untuk kembali kesini karena sudah ada RS yang bertaraf internasional.
“Pak Gubernur luar biasa. Modal nekat, dengan APBD Rp 14 triliun dan pembangunan RS ke taraf Internasional ini butuh Rp 1,7 triliun jadi luar biasa dan perlu ditegakkan,” ujar Sriyanto sekaligus menutup pertemuan. (dewi/ariel)
