BALAI DIKLAT. Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi bersama BBPPKS Yogyakarta, Senin (7/1/2022), dalam rangka penguatan data tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial. (foto dewi sekarsari)
YOGYAKARTA – Sebagai upaya penguatan data tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial, Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Balai Besar Pendidikan & Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta, Senin (7/1/2022). Setibanya disana, digelar diskusi antara Komisi E dan BBPPKS.
Dalam diskusi itu, Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Abdul Hamid berharap progres tingkat kemajuan dan inovasi dari balai tetap terjamin. Artinya, ada standarisasi yang diterapkan di balai sehingga pelayanannya selalu meningkat.
“Zaman sekarang jadi model tantangan kita bersama. Dari swasta, yayasan inisiatif untuk berpartisipasi dalam penanganan sosial dan hal itu tentunya tidak bisa ditolak. Namun, bagaimana standarisasi penyetaraan mereka bisa spesifik,” ucapnya.
Artinya, standarisasi tujuan dan target balai juga harus jelas. Selain itu, ada sinergitas tanggungjawab pendidikan dan pelatihan dalam kinerja balai.
Menanggapinya, Kepala Bagian TU BBPPKS Yogyakarta Ujang Taufik Hidayat menjelaskan tugas pokok dilihat dari dasar hukum Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Tugas dari pemerintah menyelenggarakan penelitian dan dalam waktu dekat ke Badan Riset & Inovasi Nasional (BRIN).
“Karena BBPPKS tidak dibubarkan tapi ditambah fungsinya, selain diklat, juga melakukan pelayanan demi kesejahteraan sosial. Sementara informasi dari pusat, hal itu sudah disetujui Menpan RB. Dalam waktu dekat, masuk ke penyusunan di Kemensos soal bagaimana balai diklat ke depannya,” kata Ujang.
Intinya, lanjut dia, bukan hanya pelayanan kediklatan tapi juga pelayanan sosial. “Nantinya, bagaimana penguatan balai diklat itu seperti menjadi orangtua yang lebih baik kemudian memahami perilaku anak, pentingnya pendidikan anak usia dini, membantu anak sukses di sekolah, pengelolaan keuangan dan perencanaan ekonomi,” tambahnya. (dewi/ariel)
