Nur Sa’adah. (foto Alfariz Firdausya Bintang Permana Permana)
BOYOLALI – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jateng menghadiri kegiatan diskusi grup terbatas atau focus group discussion (FGD) dengan tema ‘Pengelolaan SDM dalam Rangka Sustainability Operasional BUMD guna Peningkatan Kinerja PT. BPR BKK Se-Jateng.’ Diskusi itu digelar di Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Kamis (20/10/2022).
Pengelolaan SDM di PT. BPR BKK mengemuka dalam topik bahasan FGD tersebut. Diungkapkan Wakil Ketua Bapemperda Nur Sa’adah bahwa FGD itu merupakan tindak lanjut dari Surat Gubernur Jateng Nomor 180/0012294 perihal Penyampaian Usulan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2022. Usulan perubahan propemperda diantaranya mengenai perubahan kedua Perda Provinsi Jateng Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perseroda dan Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jateng dengan tujuan untuk memasukkan BPR BKK Pringsurat dan Klaten. Selain itu, perubahan kedua Perda Provinsi Jateng Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD, BUMN, dan pihak ketiga dengan tujuan memasukkan BPR BKK Pringsurat dan Klaten menjadi objek penyertaan modal.
Untuk itu, Bapemperda menindaklanjutinya dengan mengadakan rapat dan mengunjungi BKK Klaten. Bapemperda menilai perlu adanya masukan dan informasi dari BPR BKK se-Jateng.
“Menindaklanjuti Surat Gubernur Jateng yang didalamnya bertujuan untuk memasukkan BPR BKK Klaten dan Pringsurat ke dalam objek penyertaan modal, kami harap dalam FGD ini BPR BKK Kabupaten lain dapat memberikan masukan dan berbagi pengalaman. Diharapkan, masing-masing kelompok diskusi dapat membahasnya sesuai judul diskusi masing-masing dan hasil dari diskusi akan dijadikan evaluasi untuk BPR BKK Klaten dan Pringsurat,” ujar Wakil Ketua Bapemperda itu.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jateng Edy Sulistyo Bramiyanto mengungkapkan bahwa PT. BPR BKK merupakan korporasi terbesar kedua setelah Bank Jateng dalam memberikan deviden pendapatan. Hal tersebut merupakan alasan bahwa BPR BKK perlu dikelola SDM yang mumpuni.
Inovasi juga sudah dilakukan untuk memperkaya SDM yang ada di BPR BKK dan diharapkan FGD tersebut dapat memperkaya kemampuan rekan-rekan BPR BKK. Edy juga berterimakasih kepada Anggota Bapemperda yang meluangkan waktu untuk hadir dalam FGD untuk memberikan dorongan dan bimbingan kepada Biro Perekonomian agar lebih bisa memberi kontribusi yang positif dalam perekonomian di Jateng.
“Saya berharap hasil dari FGD ini dapat memberikan kontribusi yang positif dalam perekonomian di Jateng,” harap Edy. (bintang/ariel)
