• Beranda
  • Profil
    • Selayang Pandang
    • Tugas dan Wewenang
    • Visi & Misi
    • Kewajiban Anggota
  • Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
    • Fraksi Demokrat
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi Amanat Nasdem Solidaritas
    • Fraksi PDI Perjuangan
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PKS
    • Fraksi PPP
  • Kelengkapan Dewan
    • Komisi A
    • Komisi B
    • Komisi C
    • Komisi D
    • Komisi E
    • Badan Kehormatan
    • Badan Musyawarah
    • Badan Pembentukan Peraturan Daerah
    • Badan Anggaran
  • Setwan
    • Tentang Setwan
    • Bagian Umum
    • Bagian Persidangan
    • Bagian Keuangan
    • Bagian Humas
    • Jabatan Fungsional
  • SIPELAWAN
  • PPID
    • SOP Pengaduan
  • JDIH
  • Survey
  • BERITA
    • Berita Pimpinan
    • Berita Komisi A
    • Berita Komisi B
    • Berita Komisi C
    • Berita Komisi D
    • Berita Komisi E
    • Berita Pansus
    • Berita Badan Anggaran
    • Berita Badan Kehormatan
    • Berita Badan Musyawarah
    • Berita Bapemperda
Sabtu, 7 Maret 2026
No Result
View All Result
DPRD JATENG
No Result
View All Result
DPRD JATENG
No Result
View All Result
Home BERITA

Banten Kaji Konsep Pemberdayaan Desa di Jateng

19/04/2021
in BERITA, KOMISI A
Banten Kaji Konsep Pemberdayaan Desa di Jateng

BERI PAPARAN : Anggota DPRD Jateng Saiful Hadi memberikan paparan di hadapan Pansus III DPRD Banten.(foto: Sonihargi)

GEDUNG BERLIAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng menerima kunjungan kerja Pansus III DPRD Banten. Dalam penerimaan itu, DPRD Jateng diwakili anggota Komisi A Syaiful Hadi didampingi Joko Sutiyono dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades) Jawa Tengah di ruang rapim (19/04/2021). Sementara rombongan Pansus III dipimpin Ketua Pansus Ida Hamidah dan Encop Sofia (Sekretaris).

Encop Sofia mengemukakan, sekarang ini pihaknya tengah membahas rancangan perda pemberdayaan masyarakat desa. Provinsi Banten sejauh ini mendapat pekerjaan rumah berupa masih banyaknya desa yang belum berdaya. Diharapkan adanya peraturan tersebut bisa menjadi payung hukum setiap kegiatan pemberdayaan.

Menanggapi maksud tujuan tersebut, Syaiful Hadi mengapresiasi dan menyambut baik. Selebihnya Joko Sutiyono menyampaikan, perda pemberdayaan masyarakat desa yang dimiliki Jateng sejauh ini sangat efektif. Setiap seminggu sekali Bapermades membentuk tim guna memfasilitasi kabupaten/ kota dalam pemberdayaan masyarakat. Bahkan sekarang ini sudah ada beberapa kelompok pemberdayaan yang bertugas memantau kondisi lingkungan sekitar. Kemiskinan dan pengangguran jadi fokus pemantauan.

Adapun dalam teknis lainya politikus PDI Perjuangan memberikan penjelasan bahwa dalam menopang pemberdayaan masyarakat serta memajukan masyarakat desa setiap tahunnya, pemprov mengalokasikan bantuan keuangan desa sebagai pengganti dana hibah. Dari legislatif sendiri pernah mengusulkan anggaran operasional untuk kader-kader pemberdayaan desa. Bapermades berperan untuk memberikan pelatihan sesuai sesuai nomenklatur berpayung hukum.(soni/prianto)

Previous Post

Puasa Ramadan Jadi Tonggak Wujudkan Gerakan Sosial

Next Post

DPRD Jabar Diskusi Bersama Pansus LKPj Jateng

Staf Admin

Staf Admin

Related Posts

Susun Raperda PDRD, Komisi C Konsultasi ke Kemendagri
BERITA

Susun Raperda PDRD, Komisi C Konsultasi ke Kemendagri

04/03/2026
Perlunya Strategi Pencegahan Konflik Sosial
BERITA

Perlunya Strategi Pencegahan Konflik Sosial

04/03/2026
Komisi B Lirik Samberambe Kelola Desa Wisata Mina Padi
BERITA

Komisi B Lirik Samberambe Kelola Desa Wisata Mina Padi

04/03/2026
Komisi E Diskusi soal DTSEN di Kemensos
BERITA

Komisi E Diskusi soal DTSEN di Kemensos

04/03/2026
Puluhan Jamaah Ikuti Tarawih Keliling di Gedung Berlian
PIMWAN

Puluhan Jamaah Ikuti Tarawih Keliling di Gedung Berlian

02/03/2026
ASPIRASI JATENG:  Warga Diminta Tingkatkan Kewaspadaan Jelang Lebaran
BERITA

ASPIRASI JATENG:  Warga Diminta Tingkatkan Kewaspadaan Jelang Lebaran

25/02/2026
Next Post
DPRD Jabar Diskusi Bersama Pansus LKPj Jateng

DPRD Jabar Diskusi Bersama Pansus LKPj Jateng

Pemberdayaan & Kemandirian Perempuan untuk Hindari Kasus Kekerasan Gender

Pemberdayaan & Kemandirian Perempuan untuk Hindari Kasus Kekerasan Gender

  • Beranda
  • Profil
  • Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
  • Kelengkapan Dewan
  • Setwan
  • SIPELAWAN
  • PPID
  • JDIH
  • Survey
  • BERITA

© 2025 · DPRD Provinsi Jawa Tengah

No Result
View All Result
  • # AKD (Mobile View)
  • # Fraksi (Mobile View)
  • # Kelengkapan (Mobile View)
  • # Profil (Mobile View)
  • # SIPELAWAN (Mobile View)
  • Berita Badan Anggaran
  • Berita Badan Kehormatan
  • Berita Badan Musyawarah
  • Berita Bapemperda
  • Berita Komisi A
  • Berita Komisi B
  • Berita Komisi C
  • Berita Komisi D
  • Berita Komisi E
  • Berita Pansus
  • Berita Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
    • Fraksi Amanat Nasdem Solidaritas
    • Fraksi Demokrat
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi PDI Perjuangan
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PKS
    • Fraksi PPP
  • Home DPRD Provinsi Jawa Tengah
  • Jabatan Fungsional
  • Kelengkapan Dewan
    • Badan Anggaran
    • Badan Kehormatan
    • Badan Musyawarah
    • Badan Pembentukan Peraturan Daerah
    • Komisi
      • Komisi A
      • Komisi B
      • Komisi C
      • Komisi D
      • Komisi E
      • Tentang Komisi
  • KOMISI A
  • Kontak Kami
  • Legislasi
  • Majalah
  • New Home 2025
  • News (Mobile View)
  • Pengaduan Masyarakat
  • Pimpinan
  • PIMWAN
  • PIMWAN
  • Profil
    • Kewajiban Anggota
    • Selayang Pandang
    • Tugas dan Wewenang
    • Visi & Misi
  • Setwan
    • Bagian Humas
    • Bagian Keuangan
    • Bagian Persidangan
    • Bagian Umum
    • Tentang Setwan
  • Simpelawan (Mobile View)
  • Visi dan Misi

© 2025 · DPRD Provinsi Jawa Tengah