Bahas Regulasi ‘Smart Province’, Dewan Studi Banding ke Jabar

PROVINSI CERDAS. Komisi A DPRD Jateng saat membahas soal pembangunan Provinsi Cerdas dan regulasinya di Kantor Diskominfo Jabar, Selasa (2/7/2019). (foto ariel noviandri)

BANDUNG – Cepatnya perkembangan teknologi saat ini menuntut pemerintah daerah harus semakin cepat dalam upaya peningkatan pelayanan publik. Untuk itu, Komisi A DPRD Jateng melakukan studi banding ke Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Jabar, Selasa (2/7/2019), membahas soal Provinsi Cerdas, Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Dalam kegiatan studi banding itu, Komisi A menilai Provinsi Jabar kini memiliki sistem layanan digital yang lebih baik sehingga perlu mendapat masukan mengenai pembangunan infrastrukstur teknologi informasi dan regulasi yang memayunginya sekaligus cara mensosialisasikan layanan digital tersebut kepada masyarakat. Seperti ditanyakan oleh Anggota Komisi A DPRD Jateng Jasiman, meski sekarang ini penggunaan telepon seluler sudah mewabah tapi masih banyak pula masyarakat di pelosok desa yang belum memahami penggunaan teknologi digital.

“Bagaimana animo masyarakat mengakses aplikasi layanan publik yang telah dibangun pemerintah dan seperti apa sikap Pemprov Jabar terhadap generasi milenial yang menggemari layanan online seperti media sosial. Juga, bagaimana sosialisasi dan penanganan ataupun pendampingan layanan digital terhadap masyarakat desa yang ada di pelosok,” tanya Politikus PKS itu.

Senada, Anggota Komisi A lainnya, Sriyanto Saputro, juga menanyakan soal penanganan jaringan yang mengalami blank spot di pelosok. Karena, ia menilai hal itu penting ditangani agar pelayanan digital tidak hanya dinikmati masyarakat kota tapi juga dapat merambah hingga ke pelosok.

“Seperti di Jateng, sampai sekarang masih banyak blank spot di pelosok. Oleh karena itu, teknologinya seperti apa agar bisa menjangkau sekaligus mewujudkan smart province,” kata Sekretaris Fraksi Gerindra itu.

Sementara, Anggota Komisi A DPRD Jateng Bambang Joyo Supeno mengatakan sebenarnya pelayanan digital itu tidak hanya di lingkungan pemerintah tapi seharusnya pelayanan digital tersebut benar-benar bisa merambah masyarakat. Dengan begitu, pemerintah mampu menciptakan masyarakat cerdas di revolusi industri 4.0.

“Tujuannya, mencerdaskan masyarakat agar bisa bersaing dalam revolusi industri 4.0 dan siap ke revolusi industri 5.0,” jelas Legislator PAN itu.

Menanggapi hal tersebut, Kabid Aplikasi Informatika Diskominfo Jabar Herry Pasya Sumbada mengatakan saat ini pihaknya sudah menyiapkan layanan digital untuk mewujudkan Smart Province. Hal itu disiapkan dengan anggaran belanja teknologi informasi yang memadai.

Salah satu upayanya yakni pembangunan aplikasi layanan publik. Hanya saja, masih ada kendala yang dihadapi seperti keterbatasan SDM dalam penanganannya.

“Yang paling mendasar yakni keterbatasan SDM. Disini (Diskominfo Jabar), ada 86 pegawai dimana 1 seksi hanya punya 1 staf. Kondisi itu sebenarnya tidak hanya terjadi di diskominfo tapi juga di dinas lainnya. Dalam hal ini, pemprov sudah membentuk UPTD (unit pelaksana teknis daerah) Pusat Layanan Data dan Informasi. Didalamnya, ada SDM dari pusat layanan digital dan Jabar Saber Hoax,” kata Herry.

Kabid eGovernment Diskominfo Jabar Dian Istanti menambahkan, untuk mewujudkan Smart Province yang sesuai Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pihaknya kini sudah membangun 120 access point bagi masyarakat. Dijelaskan, dari sisi pengelolaannya, harus ada repisitory (tempat penyimpanan ratusan aplikasi atau program yang telah diatur sedemikian rupa dan tersedia untuk dapat diakses melalui internet) dan rekomendasi dari Kemenkominfo dalam pembangunan aplikasi.

“Gubernur (Jabar) sendiri kini sudah mencanangkan Jabar Digital Province. Ada 19 aplikasi yang diajukan ke pemerintah pusat (Kemenkominfo). Jadi, sebelum aplikasi itu dibangun, harus ada rekomendasi dari pusat,” kata Dian.

Soal sosialisasi ke masyarakat, lanjut dia, ada kerjasama antara pemerintah dan perguruan tinggi, pelatihan ke sekolah-sekolah dengan mobil layanan digital untuk memberikan literasi digital. Selain itu, banyaknya access point di sejumlah titik dibangun untuk meminimalisir blank spot.

Dalam pembangunan aplikasi itu, ada aplikasi ‘Sapa Warga’ yang bertujuan untuk memberikan informasi sekaligus mendekatkan masyarakat kepada gubernur. Saat ini, aplikasi tersebut belum running/ masih proses.

“Akses internet ke pelosok desa sudah dilakukan dan saat ini Sukabumi sudah menjadi ‘Desa Digital’. Untuk kerjasama dengan perguruan tinggi itu, salah satunya dengan Telkom, berupa pengiriman mahasiswa ke sejumlah daerah. Tujuannya, mengelola dan memaintenance teknologi informasi yang ada di kantor pemerintah di daerah-daerah,” jelasnya lagi. (ariel/priyanto)