DISKUSI POLPUM. Komisi A DPRD Provinsi Jateng berdiskusi membahas isu polpum di Diten Politik & Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (24/1/2022). (foto ariel noviandri)
JAKARTA – Persoalan politik menjelang Pemilu 2024 sangat dinamis. Untuk itu, Komisi A DPRD Provinsi Jateng melakukan konsultasi terkait isu-isu strategis bidang politik dan pemerintahan umum ke Ditjen Politik & Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Senin (24/1/2022).
Saat berdiskusi, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jateng Mohammad Saleh mengatakan selama ini pihaknya selalu berkoordinasi dengan Badan Kesbangpol dalam persoalan politik, pendidikan politik, keamanan & ketertiban, sosial kemasyarakatan, dan sebagainya. Ia berharap, dengan koordinasi tersebut, stabilitas daerah tetap kondusif.
“Kami disini ingin memahami isu-isu strategis seputar politik dan pemerintahan umum yang sedang berkembang sehingga bisa dkoordinasiksan dengan pemerintah daerah,” katanya.
Sementara, Anggota Komisi A Soetjipto menanyakan persoalan pemilu. Ia menilai selama ini pemerintah pusat belum memberikan jadwal pasti Pileg dan Pilpres.
“Termasuk teknis pemungutan suara secara online (e-Vote). Hal itu merupakan sesuatu yang baru sehingga perlu dijelaskan,” kata Soetjipto.
Menanggapinya, Sekretaris Ditjen Polpum Kemendagri Doktor Imran mengapresiasi Komisi A yang ingin berdiskusi mengenai polpum. Diakuinya, isu-isu politik semakin berkembang dan dinamis menjelang pemilu.
Untuk itu, pemerintahan daerah perlu memahami beberapa hal seputar polpum atau isu-isu stategis yang ditangani Ditjen Polpum 2023. Beberapa diantaranya mengenai stabilitas politik, pendidikan politik, dukungan pemilu, bankeu parpol, nilai-nilai Pancasila, dan kerukunan umat.
“Oleh karena itu, saya mohon dukungannya untuk tugas Badan Kesbangpol. Karena nantinya, tugasnya sangat banyak. Dengan memahami isu-isu strategis, kita berharap masing-masing bisa saling berkoordinasi,” kata Imran.
Soal jadwal pemilu, ia mengaku tidak berwenang untuk menyebutkannya. Mengenai e-Vote, terobosan itu kemungkinan dilakukan dalam pemilu mendatang karena tahapan manual yang selama ini dilaksanakan sudah dianggap ketinggalan zaman.
“Meski begitu, tidak sedikit pula negara-negara luar negeri yang belajar mekanisme demokrasi langsung yang ada di Indonesia. Bahkan, PBB pun memberikan apresiasinya kepada Indonesia. Dalam hal ini, teknis pemilu tersebut hanya tools dan yang terpenting adalah integritas dan kejujuran,” pungkasnya. (ariel/priyanto)
