Pelajari Peningkatan Sektor Pariwisata dari Kota Batam

Tanggal -
677ffa83 2d8e 4f8a bc2d 5bc46e77c186

SOAL WISATA. Komisi B DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Disbudpar Kota Batam, Rabu (5/7/2023), membahas soal upaya peningkatan di sektor pariwisata. (foto soni dinata)

BATAM – Sektor pariwisata di Jateng perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng mengajak diskusi Dinas Kebudayaan & Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam membahas soal event yang selalu menjadi magnet bagi para wisatawan. Saat bertemu dan berdiskusi dengan Kabid Promosi Disbudpar Kota Batam Ratnasari di Kota Batam, Rabu (5/7/2023), Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng Sarno mengaku sangat apresiatif dengan inovasi dan kreasi yang telah dilakukan disbudpar.

Pasalnya, dalam penerapan kebijakan, program wisata di Kota Batam sangat maju. Menurut dia Batam merupakan salah satu pulau yang mampu menembus pasar internasional sehingga ada koordinasi dengan dinas terkait dan sinergi dengan semua warga setempat.

“Dengan kunjungan kerja ini, kami bermaksud menggali data tentang penerapan kebijakan event sehingga nantinya bisa menjadi pembahasan kami untuk memajukan objek wisata di Jateng. Selain itu, orang yang melakukan wisata bisa nyaman dan bisa menikmati event atau pagelaran yang disuguhkan,” katanya.

Menanggapinya, Ratnasari mengaku Batam memang dikenal dengan wisata belanja. Kegiatan itu didukung dengan banyaknya event lokal, nasional bahkan internasional yang sering dilaksanakan hampir setiap bulan di objek wisata, baik di desa maupun objek wisata dinas.

Soal pemberian izin dan rekomendasi, penyelenggaraan kegiatan atau pengelola wisata lebih dipermudah dalam rangka penyelenggaraan event di objek wisata. “Pagelaran atau pertunjukan itu pastinya seizin dengan dinas, yang biasanya diajukan oleh pokdarwis atau event organiser,” jelas Ratnasari.

Disamping itu, Kota Batam yang menjadi tempat singgah dan wisata tak lepas dari pembangunan infrastruktur, terutama jalan akses menuju objek wisata yang dibangun menjadi lebar, sehingga tidak mengalami kemacetan. Dengan begitu, wisatawan yang akan masuk tidak perlu mengalami kemacetan dan antri saat masuk dan keluar objek wisata.

Diakuinya pula, sektor pariwisata Kota Batam sebenarnya dari awal tidak menjadi prioritas tapi akhirnya mendapat dukungan dari masyarakat. Sehingga, Pemkot Batam mendedikasikannya sebagai Kota Pariwisata.

“Dan Alhamdulillah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam dari sektor pariwisata terkonsentrasi kepada, yang pertama hotel berjumlah 241 hotel dengan 36 ribu kamar, 1.034 restoran dan hiburan. Kegiatan MICE di Kota Batam didukung dengan jumlah hotel yang mumpuni sehingga 24 persen PAD Kota Batam berasal dari sektor pariwisata (hotel, restoran, dan tempat hiburan),” jelasnya. (con/ariel)

Dilihat: 54

Berita Terkait

  • Kemiskinan & Pengangguran Terbuka Jadi Isu Strategis Perubahan RPJMD 2018-2023

    SEMARANG – Masalah kemiskinan, pendidikan dan pengangguran terbuka menjadi isu stategis pada 2022. Permasalahan tersebut menjadi catatan DPRD yang patut dicarikan solusi. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto saat memberi tanggapan dan masukan pada acara Musrenbang Perubahan RPJMD 2018-2023 dan RKPD 2022 di Grhadika Bakti Praja, Rabu (14/4/2021)

  • PTM se-Eks Karesidenan Pati Disesuaikan Kondisi Daerah

    PATI – Bertempat di SMK Negeri Jawa Tengah Pati, Kamis (21/4/2022), Komisi E DPRD Jateng ingin mengetahui pelaksanaan pembelajaran tahun ajaran 2022/2023 di wilayah se-eks karesidenan Pati. Pada kesempatan itu Komisi E mendengarkan langsung paparan dari Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Wilayah III.

  • Bahas Regulasi ‘Smart Province’, Dewan Studi Banding ke Jabar

    BANDUNG – Cepatnya perkembangan teknologi saat ini menuntut pemerintah daerah harus semakin cepat dalam upaya peningkatan pelayanan publik. Untuk itu, Komisi A DPRD Jateng melakukan studi banding ke Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Jabar, Selasa (2/7/2019), membahas soal Provinsi Cerdas, Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

  • BPR BKK Jateng Perlu Tangani Masalah Kredit Macet

    TEGAL – Komisi C menilai PT BPR BKK Jateng Cabang Tegal perlu mengevaluasi terjadinya rasio non-performing loans/NPL (kredit macet). Tercatat, rasio NPL pada September pada tahun ini 12,50%. Persentase tersebut didapat dari 12 kantor kas di Cabang Tegal dan terdapat 5 kantor kas dengan rasio NPL dibawah 10%.