Pemutakhiran Data Jadi Kunci Penyaluran Listrik Gratis di Tegal

D6

LIHAT PEMASANGAN : Komisi D melihat pemasangan instalasi listrik murah di Desa Purbasana, Kecamatan Tarub.(foto: choirul amin)

SLAWI – Nur Salim dan Mukhsin, warga Desa Purbasana di Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, mengaku sangat senang telah menerima bantuan sosial (bansos) pemasangan instalasi listrik dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Keduanya merasa seperti menerima durian runtuh. Pasalnya baru kali ini rumah yang bertahun-tahun ditinggali mendapatkan pemasangan listrik gratis dari pemerintah.

“Saya sangat bersyukur, dulu kami bergantung rumah tetangga terdekat. Sekarang tidak perlu, karena sudah ada aliran listrik ke rumah kami,” ujar Nur Salim warga RT 7 RW 1 saat disambangi Komisi D DPRD Jateng, Senin (7/3/2022).

Sama hal Mukhsin, dia dan keluarga merasa sangat terbantu dengan program dari pemerintah ini. Meskipun berkapasitas 450 KVa, daya listrik itu dirasa sangat cukup dipakai untuk keperluan sehari-hari. Sementara itu, menurut Samsudin Kepala Desa Purbasana di wilayahnya terdapat empat warga yang menerima bantuan. Lokasinya tidak jauh dari dua lokasi yang sebelumnya.

“Program bantuan sosial pemasangan instalasi listrik ini sangat membantu warga kami yang sangat membutuhkan, semoga bisa dipergunakan dengan baik oleh mereka,” ungkapnya.

Program bansos tersebut melaksanakan pemasangan dengan paket daya sebesar 450 KVa dan diberikan subsidi token listrik sebesar Rp 20.000 per bulan selama masa pandemi. Meskipun sudah terpasangan dengan sangat baik, program bantuan sosial melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah mendapatkan beberapa sorotan dari Dewan.

Dalam tinjauan lapangan tersebut, Komisi D masih menemukan kendala mengenai pemutakhiran data. Masih banyak warga yang sangat layak mendapatkan bantuan tidak bisa menerima bansos tersebut dengan alasan data sudah terpakai. Dengan begitu, perlu ada terobosan supaya di semester berikutnya datanya bisa lebih akurat.

“Target kami ada 11.000 bansos. Kendala di lapangan yaitu proses verifikasi data warga. Masih banyak warga yang benar-benar layak mendapatkan bantuan, tidak dapat diproses karena identitasnya sudah terpakai oleh orang lain. Ke depan kami berharap, dinas terkait bisa melakukan konsolidasi dengan pihak terkait, sehingga pemutakhiran data untuk proses verifikasi bisa lebih tepat dan efektif,” ungkap Wakil Ketua Komisi D Hadi Santoso.

Sementara itu Masfui Masduki anggota Komisi D merasa puas dengan program bansos ini. Karena bisa membantu warga yang belum pernah memiliki listrik rumahnya.

“Sudah sangat baik, karena kebetulan lokasi di dapil saya. Harapannya bisa membantu warga dan bisa dipergunakan dengan baik,” ungkap politikus Partai Golkar itu.(amin/priyanto)

Info Lainnya

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 20 Juli 2026 – 26 Juli 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak β€” mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah PERIODE DATA 20 Juli 2026 – 26 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Laporan…

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan