Informasi

DPRD Jawa Tengah Menuju DPRD Modern dan Terbuka

Tanggal : 10-02-2016

‚Äč

SEMARANG - Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi mengaku selalu menerima kritik secara terbuka dari masyarakat terhadap kinerja dewan di DPRD Jateng. Hal tersebut menjadi bagian dari membuka ruang publik yang merupakan salah satu undikator sebagai sebuah instansi yang transparan dan akuntabel.

"Masyarakat boleh mengkritik, bahkan mencaci kami kalau kerja kami tidak bener. Namun, kami tidak marah. Kami terima dengan tangan terbuka dan itu merupakan bagian bagi kritik yang membangun kinerja kami sebagai anggota dewan. Tentu, kritik yang membangun akan membuat kinerja kamin semakin baik," ungkap Politikus PDIP tersebut saat ditemui di kantornya, Kamis (10/2).

Menurut Rukma, selama ini citra dewan selalu digambarkan dengan potret buram sebagai sebuah instansi yang minim bekerja. Padahal, dewan pun memiliki proses yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Ia mencontohkan, selama ini dewan hanya dinilai kinerjanya berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilkan dalam setahun. Padahal, menghasilkan sebuah Perda bukanlah proses yang gampang.

Dijelaskannya, dalam memproses Perda harus melalui beberapa tahapan seperti studi banding, hiring, menyerap aspirase, reses, dan program lainnya dalam memahami perkara yang sebenarnya terjadi di tengah masyarakat. Hingga aspirasi tersebut diserap, kemudian diolah dalam Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bappemperda), hingga disidangkan dalam rapat paripurna.

"Dalam bahasannya juga bukan hal yang singkat. Di sana ada proses saling berdebat, saling adu argumen, saling merebutkan pendapatnya yang dirasa paling baik untuk masyarakat. Hal itulah yang kemudian bisa membuat dewan saling adu argumen, namun tujuannya positif. Karena setiap perencanaan kebijakan pasti ada kekurangan dan kelebihannya," tegasnya.

Atas hal itulah, kedepan DPRD Jateng termasuk menjadi salah satu parlemen yang bisa menjadi rujukan sebagai kajian penelitian ilmiah, serta pembelajaran bagi mahasiswa dan pelajar. Mereka yang ingin mengerti bagaimana kinerja dewan secara terbuka bisa langsung datang, atau berinteraksi secara langsung jarak jauh dengan teknologi media sosial.

"Misal mereka bisa simulasi langsung bagaimana membuat Perda. Bahkan, kita sudah memiliki website dan media sosial sebagai salah satu media menampung aspirasi masyarakat tanpa perlu tatap muka langsung yang birokratis. Dengan begitu, akuntabilitas kita akan semakin terukur, serta keterbukaan kita yang beretika juga semakin membuat masyarakat bisa mengawasi secara langsung kegiatan kita," tandasnya.(humas)