Selamat Datang Di Situs Web Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Visi dan Misi

​VISI 

  1. Meningkatkan kualitas fungsi Legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
  2. Menumbuh kembangkan sinergi antar alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  3. Membangun hubungan yang harmonis antar Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Daerah dan Forum Muspida.
  4. Meningkatkan partisipasi publik dalam setiap proses pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  5. Meningkatkan komunikasi efektif dengan semua unsur masyarakat guna peningkatan  kinerja Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.


MISI

Mendukung​ meningkatknya kualitas sumber daya manusia menuju Provinsi Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan berdikari di Tahun 2016 secara berkelanjutan melalui efektifitas pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta penanganan aspirasi masyarakat. 

Selayang Pandang

"Tunggal Gatra Trus Manunggal" adalah Candra Sengkala yang menunjukkan tahun peresmianGedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Manunggal:1; Trus:9; Gatra:9; Manunggal:1. Diresmikan Tanggal 15 Juli 1991. Candra sengkala tersebut terukir di papan kayu depan ruang Rapat Paripurna (lantai IV).

Letak Gedung Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah berdampingan dengan gedung Kantor Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah di Jalan Pahlawan Semarang. Perpaduan Bentuk yang secara simbiolik terasa saling mendukung mencerminkan kemitraan yang serasi dan selaras antara Legislatif - Eksekutif.

Sarat Makna

Bentuk diamond (berlian) dari gedung ini mengandung makna tersendiri. Sepintas orang melihat akan diingatkan pada kesan brilian, maksudnya supaya anggota legislatif lebih termotivasi untuk menjalankan fungsinya dengan baik.

Disamping bentuk diamond yang memiliki arti filosofis seperti itu, juga ada semacam solusi arsitektural yang ingin disampaikan terhadap organisasi dan kebutuhan ruang. DIbagian bawah, kesan "mengundang" diwujudkan dalam bentuk melebar.

Kesan itu masih terasa sampai perencanaan interior dari lantai pertama. Tangga lingkar yang menghubungkan lantai ini dengan lantai atasnya --dimana pimpinan dewan berkantor-- memperjelas prinsip keterbukaan yang dijunjung tinggi di lembaga ini. Artinya masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sedangkan zone(mintakat) lain yang masih membutuhkan pencapaian relatif mudah, tetapi tidak membutuhkan ruang yang terlalu luas dipasang di lantai dua.

Bangunan ini melebar di bagian atas, disebabkan adanya tuntutan kebutuhan yang lebih besar. hal ini tentu tak lepas dari mekanisme kerja yang menuntut keterlibatan banyak orang.

Dari sisi leveling (tata lantai), ada perlambangan lain yang ingin ditampilkan. yaitu jumlah sila dari pancasila. Simbol lain yang ingin dilambangkan dari tata lantai bangunan ini adalah mekanisme kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Lantai pertama merupakan ruang kesekretariatan sebagai pusat kegiatan yang bersifat administratif sebelum disampaikan kepada Pimpinan Dewan di lantai II. Pada lantai ini Pimpinan Dewan menerima berbagai permasalahan untuk kemudian mendistribusikan kepada komisi-komisi yang menempati lantai III.

Dari kelima komisi yang ada aspirasi itu di "godok", pada akhirnya berbagai aspirasi itu akan bermuara pada Rapat Paripurna yang terletak di lantai IV.

Bahwa semua aktifitas Dewan merupakan kegiatan anggota partai-partai politik, maka di lantai V fraksi-fraksi sebagai tangan panjang organisasi, mengawasi kegiatan anggotanya.

Tugas dan Wewenang

​DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

  1. membentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur;
  2. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Gubernur;
  3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD;
  4. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
  5. memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur;
  6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
  7. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
  8. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  9. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
  10. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur  dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.











Tata Tertib

Tata Tertib DPRD tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

PP No. 16 Tahun 2010
























Kode Etik

Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tertuang dalam :

Peraturan Nomor 3 Tahun 2010




























Pimpinan DPRD

Sejarah

Kewajiban Anggota

Anggota DPRD provinsi berkewajiban:

  1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
  2. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
  3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
  5. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
  6. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  7. Menaati tata tertib dan kode etik;
  8. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
  9. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
  10. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
  11. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.


Komisi A

Bidang Pemerintahan meliputi pemerintahan umum, kepegawaian/aparatur, ketentraman dan ketertiban, hukum/perundang-undangan, perizinan, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik, organisasi dan tata laksana, kepala daerah dan kerjasama luar negeri, tata , perlindungan masyarakat, pendidikan dan pelatihan pegawai, kewilayahan, komunikasi, informatika dan kehumasan.


Komisi B

Bidang Perekonomian perindustrian dan energi, kelautan dan pertanian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan, pariwisata dan kebudayaan, penanaman modal dan promosi, ketahanan pangan, perhubungan, perikanan, peternakan, ketenagakerjaan dan transmigrasi, pemberdayaan aset/kekayaan daerah, perusahaan daerah.


Komisi C

Bidang Keungan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan pajak, retribusi perbankan, aset daerah, aset milik daerah, perusahaan daerah, badan pengelola, perusahaan patungan.


Komisi D

Bidang Pembangunan meliputi pekerjaan umum, perumahan dan gedung pemerintah daerah, tata ruang, pengawasan dan penertiban bangunan, pertamanan dan pemakaman, kebersihan, pengelolaan lingkungan hidup daerah.


Komisi E

Bidang Kesejahteraan Rakyat sosial, pendidikan, kesehatan, olahraga dan pemuda, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, perpustakaan dan arsip daerah, RSUD dan RSKD, mental dan spiritual.


Tentang Komisi

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR  35 TAHUN  2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI A (BIDANG PEMERINTAHAN), KOMISI B (BIDANG PEREKONOMIAN), KOMISI C (BIDANG KEUANGAN), KOMISI D (BIDANG PEMBANGUNAN) DAN KOMISI E (BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

MASA JABATAN 2014-2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang    : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pembentukan Keanggotaan Komisi A (Bidang Pemerintahan), Komisi B (Bidang Perekonomian), Komisi C (Bidang Keuangan), Komisi D (Bidang Pembangunan) dan Komisi E (Bidang Kesejahteraan Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2014-2019, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota  Komisi A (Bidang Pemerintahan), Komisi B (Bidang Perekonomian), Komisi C (Bidang Keuangan), Komisi D (Bidang Pembangunan) dan Komisi E (Bidang Kesejahteraan Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2014-2019, sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu dilakukan perubahan;

                         b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi A (Bidang Pemerintahan), Komisi B (Bidang Perekonomian), Komisi C (Bidang Keuangan), Komisi D (Bidang Pembangunan) dan Komisi E (Bidang Kesejahteraan Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2014-2019;

Mengingat      : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang  Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950  Halaman 86-92);

                         2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

                         3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang   Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

                         4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang  Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 67);

MEMUTUSKAN

Menetapkan  :             

KESATU         :     Mengubah Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi B (Bidang Perekonomian) dan  Komisi D (Bidang Pembangunan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2014-2019;

KEDUA           :     Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

Komisi B (Bidang Perekonomian) meliputi :

Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Pariwisata, Ketahanan Pangan dan Logistik, Dunia Usaha dan Badan Penanaman Modal dan Koperasi UKM, Dunia Usaha, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

  • Pimpinan :
  • Anggota
  • Ketua                : H. M. Chamim Irfani – FPKB
  • Wakil Ketua       : Drs. RM. Yudhi Sancoyo, MM – FPG
  • Sekretaris                   : dr. Messy Widiastuti, MARS – FPDI-P
  • Ir. Didiek Hardiana Prasetyo – FPDI-P
  • H. Akhwan, SH – FPDI-P
  • Drs. H. Romli, SH,MH – FPKB
  • Drs. H. Moh. Budiyono, Bsc – FPKB
  • Mifta Reza Noto Prayitno, SP,MM – FPGerindra
  • H.M. Iskhak, SH – FPGerindra
  • H. Sukirman, SE,MM – FPG
  • Ikhsan Mustofa – FPKS
  • Riyono, S.Kel, M.Si – FPKS
  • H. Helmy Turmudhi, SE,MM – FPD
  • Ferry Firmawan, ST, MT – FPD
  • Hj. Hartinah, BA – FPPP
  • Drs. Achsin Ma’ruf – FPAN
  • Ir. MG. Nuniek Sri Yuningsih, MS – FPDI-P
  • Dyah Kartika Permana Sari, SE,MM – FPDI-P
  • Dede Indra Permana, SH – FPDI-P

Komisi D (Bidang Pembangunan) meliputi :

Bina Marga, Permukiman dan Tata Ruang, Pengelolaan Sumber Daya Air, Perhubungan dan Telekomunikasi, Pertambangan dan Energi dan Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

  • Pimpinan
  • Anggota
  • Ketua                 : Ir. H. Alwin Basri,MM,MIKom – FPDI-P
  • Wakil Ketua       : H. Hadi Santoso, ST,M.Si – FPKS
  • Sekretaris           : Drs. Jayus,MM – FPAN
  • H. Samirun, SH, MH – FPDI-P
  • H. Sare’i Abdul Rosyid, SIP – FPDI-P
  • Peni Dyah Perwitosari, S. Sos – FPDI-P
  • Untung Wibowo Sukawati – FPDI-P
  • H. Moch. Ichwan, SH – FPDI-P
  • Hj. Nur Sa’adah, S.Pd.I, MH – FPKB
  • Abdul Hamid – FPKB
  • Iskandar Zulkarnain – FPGERINDRA
  • Drs. H. Masfui Masduki, MM – FPG
  • Hj. Siti Ambar Fathonah, S.Pd.I – FPG
  • Ir. H. Muhammad Rodhi – FPKS
  • Hj. Kartina Sukawati, SE, MM – FPD
  • H. Abdul Aziz, S.Ag, M.Si – FPPP
  • M. Ngainirrichadl, SH.I – FPPP
  • H. Mustolih, S.Ip – FPAN

KETIGA          :     Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 21 Desember 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua,

RUKMA SETYABUDI

Badan Anggaran


BADAN ANGGARAN

Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan  mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap Komisi dan berjumlah sebanyak 42 (empat puluh dua) anggota dengan komposisi :

  1. FPDI Perjuangan :  12 (dua belas) orang.
  2. FPKB                   :  6 (enam) orang.    
  3. FPGERINDRA     :  4 (empat) orang
  4. FPG                    :  5 (lima) orang.
  5. FPKS                  :  5 (lima) orang.
  6. FPD                    :  4 (empat) orang.
  7. FPPP                  :  4 (empat) orang.
  8. FPAN                  :  4 (empat) orang.

  9. Badan Anggaran mempunyai tugas: 

    1. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Gubernur dalam mempersiapkan Rancangan APBD paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
    2. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
    3. Memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
    4. Melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
    5. Melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Rancangan KUA serta Rancangan PPAS yang disampaikan Gubernur; dan 
    6. Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Badan Kehormatan

BADAN KEHORMATAN

Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap; 

  1. Pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
  2. Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD.
  3. Pemilihan Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diupayakan secara musyawarah untuk mufakat.
  4. Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, pemilihan ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak.
  5. Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
  6. Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
  7. Untuk memilih Anggota Badan Kehormatan, masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon Anggota Badan Kehormatan.
  8. Masa tugas Anggota Badan Kehormatan paling lama 2½ (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali.
  9. Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat Anggota Badan Kehormatan yang digantikan.
  10. Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD. 

Badan Kehormatan  mempunyai tugas : 

  1. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau Tata Tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat,  kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
  2. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Tata Tertib dan/atau kode etik DPRD;
  3. Melakukan penyidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
  4. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Rapat Paripurna DPRD.

Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Badan Kehormatan berwenang : 

  1. Memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau Tata Tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
  2. Meminta keterangan pengadu, saksi, dan atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
  3. Menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau Tata Tertib DPRD.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap,  dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.

  1. Susunan dan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.
  2. Jumlah Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD menurut perimbangan dan pemerataan jumlah Anggota Komisi.
  3. Jumlah Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah berjumlah 19 (sembilan belas) anggota dengan komposisi :
    1. FPDI Perjuangan :   6 (enam) orang.
    2. FPKB                   :   3 (tiga) orang.
    3. FPGERINDRA     :   1 (satu) orang.
    4. FPG                    :   2 (dua) orang.  
    5. FPKS                  :   2 (dua) orang.
    6. FPD                    :   2 (dua) orang.
    7. FPPP                  :   1 (satu) orang.
    8. FPAN                  :   2 (dua) orang.
  4. Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah diusulkan masing-masing Fraksi.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah bertugas :

  1. Menyusun Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas Rancangan Peraturan Daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
  2. Koordinasi untuk penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
  3. Menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
  4. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan anggota, Komisi dan/atau gabungan Komisi sebelum Rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
  5. Memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Anggota, Komisi dan/atau gabungan Komisi, di luar prioritas Rancangan Peraturan Daerah tahun berjalan atau di luar Rancangan Peraturan Daerah yang terdaftar dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;
  6. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus;
  7. Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
  8. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang Belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.


























Badan Musyawarah


BADAN MUSYAWARAH

  1. Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
  2. Badan Musyawarah terdiri atas unsur-unsur Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah Anggota DPRD secara proporsional dan unsur pimpinan DPRD.
  3. Jumlah Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang dengan komposisi :
  4. Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran, dan Fraksi.
  5. Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota.
  6. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah bukan anggota.
  • FPDI Perjuangan        :  12 (dua belas) orang.
  • FPKB                          :    4 (empat) orang.
  • FPGERINDRA             :    4 (empat) orang.
  • FPG                            :    5 (lima) orang.
  • FPKS                          :    4 (empat) orang.
  • FPD                            :    3 (tiga) orang.
  • FPPP                           :    3 (tiga) orang.
  • FPAN                          :    3 (tiga) orang. 


Badan Musyawarah mempunyai tugas:

  1. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan Rapat Paripurna DPRD untuk mengubahnya;
  2. Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
  3. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
  4. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
  5. Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
  6. Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus, Panitia Angket dan Panitia Kerja; dan
  7. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Rapat Paripurna DPRD kepada Badan Musyawarah.

Setiap anggota Badan Musyawarah wajib :

  • Mengadakan konsultasi dengan Fraksi sebelum mengikuti Rapat Badan Musyawarah; dan
  • menyampaikan pokok-pokok hasil Rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi. 
































Fraksi-Fraksi

Sekretariat

Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang tata usaha dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapandi lingkungan Sekretaris Dewan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Umum mempunyai fungsi :

  1. Penyiapan bahan pelaksanaan dan fasilitasi administrasi dibidang tata usaha dan kepegawaian;
  2. Penyiapan bahan pelaksanaan dan fasilitasi administrasi di bidang rumah tangga;
  3. Penyiapan bahan pelaksanaan dan fasilitasi administrasi di bidang perlengkapan;
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Umum, membawahkan :

  1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
  2. Subbagian Rumah Tangga;
  3. subbagian Perlengkapan.

Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bagian Umum

Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Sub bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pennyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang, tata usaha dan kepegawaian, meliputi: pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi, dan tatalaksana, ketatausahaan, pengelolaan sistem informasi di lingkungan Sekertariat DPRD.

Subbagian Rumah Tangga dan Protokol

Sub Bagian Rumah Tangga Dan Protokol, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang rumah tangga meliputi : pelaksanaan dan pelayanan teknispenyelengaraan rapat, pemeliharaan, perawatan gedung dan kantor, poliklinik, dan keamanan lingkungangedung dan kantor.

Subbagian Perlengkapan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang perlengkapan, meliputi : analisis kebutuhan dan pengadaan, inventarisasi, perlengkapan, pemeliharaan, kendaraan dinas.

Bagian Humas

Bidang Humas dan Pengkajian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang humas dan publikasi, protokol dan aspirasi, pengkajian dan pembangunan.

Fungsi :

  1. Penyiapan bahan pelaksaan dan pelayanan administrasi di bidang humas dan publikasi;
  2. Penyiapan bahan pelaksaan dan pelayanan administrasi di bidang protokol dan aspirasi;
  3. Penyiapan bahan pelaksaan dan pelayanan administrasi di bidang pengkajian dan pengembangan;
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh SEKWAN sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian humas dan pengkajian, membawahi :

  1. Subbagian Humas dan Publikasi;
  2. Subbagian Protokol dan Aspirasi;
  3. Subbagian Pengkajian dan Pengambangan.

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Humas dan Pengkajian.

Subbagian Humas dan Publikasi

Subbagian Humas dan Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi dibidang humas dan publikasi, meliputi : pelaksanaan kegiatan kehumasan, hubungan antar lembaga, dan publikasi.

Subbagian Protokol dan Aspirasi

Subbagian Protokol dan Aspirasi mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pelaksaan dan pelayanan administrasi di bidang protokol dan aspirasi. Meliputi : menyiapkan pelayanan kegiatan keprotokolan dan penyerapan aspirasi masyarakat.

Subbagian Pengkajian dan Pengembangan

Subbagian Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang pengkajian dan pengembangan, meliputi : menyiapkan pelaksanaan pengkajian terhadap produk hukum, penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli serta penyelenggaraan perpustakaan.

Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang perencanaan dan anggaran, akuntansi, dan perbendaharaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Untuk Menyelenggarakan tugas pokok, Bagia Keuangan mempunyai fungsi:

  1. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang perencanaan dan anggaran;
  2. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang akuntansi;
  3. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang perbendaharaan;
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keuangan membawahkan :

  1. Subbagian Perencanaan dan Anggaran;
  2. Subbagian Akuntansi;
  3. Subbagian Perbendaharaan.

Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagia, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

Subbagian Perencanaan dan Anggaran

Sub Bagian Anggaran, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang perencanaan dan anggaran, meliputi : penyusunan perencanaan anggaran dan pelayanan administrasi perjalanan dinas.

Subbagian Akuntansi

Sub Bagian Akuntansi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang akuntansi, meliputi : pengendalian keuangan, verifikasi, dan pembukuan keuangan.

Subbagian Perbendaharaan

Sub Bagian perbendaharaan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang perbendaharaan, meliputi : pembayaran keuangan pegawai, anggota dan pimpinan DPRD dan kegiatan operasiaonal Sekretaris Dewan

Perundang-udangan

Bagian Persidangan dan Perundang Undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang rapat dan risalah, komisi dan kepanitiaan, dan perundang undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok seagaimana dimaksud, Bagian Persidangan dan perundang undangan mempunyai fungsi :

  1. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang rapat dan risalah;
  2. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang komisi dan kepanitiaan;
  3. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang penyusunan perundang-undangan;
  4. Pelaksanana tugas lain yang diberikan oleh Sekretatris Dean sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, membawahkan:

  1. Subbagian Rapat dan Risalah;
  2. Subbagian Komisi dan Kepanitiaan;
  3. Subbagian Peundang-Undangan.

Masing-masing subbagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seseorang kepala subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepla bagian Persidangan dan Perundang-Undangan.

Subbagian Rapat dan Risalah

Sub Bagian Rapat Dan Risalah, mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang rapat dan risalah, meliputi : persiapan pelaksanaan rapat-rapat dan penyusunan risalah untuk mendukung pelaksaan tugas dan fungsi DPRD.

Subbagian Komisi dan Kepanitiaan

Sub Bagian Komisi dan Kepanitiaan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang komisi dan kepanitiaan, meliputi : penyelengaraan dan penyusunan risalah rapat komisi dan kepanitiaan, pelayanan kunjungan kerja, sidang lapangan.

Subbagian Perundang-Undangan

Sub Bagian Perundang-Undangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang penyusunan perundang-undangan, meliputi : menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan, menyusun rancangan keputusan pimpinan DPRD dan rancangan peraturan daerah.

Tugas Sekretariat

Sekretaris Dewan mempunyai tugas pokok menyelengarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

  1. Sekretariat Dewan menyelenggarakan fungsi :
  2. Penyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD ;
  3. Penyelenggarakan administrasi keuangan DPRD ;
  4. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD ;
  5. Penyediakan dan pengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.





















Visi dan Misi

Visi

Mewujudkan Sekretariat yang berkemampuan untuk mendukung kinerja dalam pelaksanaan tugas serta fungsi DPRD yang aspiratif, transparansi dan akuntable

Misi

  1. Meningkatkan kinerja dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  2. Memfasilitasi secara administrasi dalam pelaksanaan tupoksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  3. Memfasilitasi kerjasama Anggota Dewan dengan Stakeholder
  4. Mendukung fungsi Dewan dalam mewujudkan kemitraan dengan eksekutif
  5. memfasilitasi administrasi keuangan secara transparan dan akuntable dalam pelaksanaan tupoksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


















Struktur Organisasi

Informasi

Rekomendasi DPRD Jateng LKPJ Gubernur Jawa Tengah

Tanggal : 01-05-2016

DPRD Jawa Tengah Menuju DPRD Modern dan Terbuka

Tanggal : 10-02-2016

Kunjungan Kerja Komisi D DPRD Jateng ke PT. Semen Indonesia di Rembang

Tanggal : 03-11-2015

Rembang, Humas Set. DPRD Jateng - Lokasi pendirian pabrik PT Semen Indonesia(Persero) Tbk di Kabupaten Rembang berada di Kecamatan Gunem & terletak pada 5 (lima) desa yang meliputi : Desa Kajar, Timbrangan, Tegaldowo, Pasucen serta Kadiwono, dimulainya Pekerjaan pada bulan Februari 2014 dengan rencana selesai pada triwulan 3 Tahun 2016. Dengan anggaran mencapai Rp. 4,452 Trilyun, untuk Kapasitas 3 Juta Ton Semen/Tahun. Hal itu disampaikan oleh Agung Wiharto selaku Corporate Sekretaris Semen Indonesia saat menerima Kunjungan Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah ke PT. Semen Indonesia di Kab. Rembang.

Kunjungan Kerja Komisi A DPRD Jateng ke UP3AD Kota Pekalongan

Tanggal : 03-11-2015

Pekalongan, Humas Set. DPRD Jateng - Komisi A DPRD Jateng saat ini sedang fokus memburu aset di Jateng. Dari kunjungan kerja Komisi A diharapkan di daerah-daerah aset-aset yang bermasalah dan tidak dimanfaatkan sebagaimana fungsinya bisa lebih dioptimalkan. Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah mendesak agar Pemprov Jateng segera menginventarisir berbagai aset yang tersebar di daerah. ”Banyak aset yang bermasalah, ini harus menjadi perhatian Pemprov Jateng,” kata Masruhan Samsurie saat memimpin rombongan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah ke UP3AD Kota Pekalongan. Masruhan menambahkan, banyaknya aset bermasalah jelas akan mempengaruhi PAD di Jateng. Untuk itulah, berbagai aset harus dipetakan jelas agar tidak ada masalah di kemudian hari.

Kunjungan Kerja Komisi E DPRD Jateng ke Kab. Semarang

Tanggal : 01-10-2015

Semarang, Humas Set. DPRD Jateng - Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah yang membidangi Kesra, belum lama ini mengadakan Kunjungan Kerja ke Kab. Semarang dalam rangka monitoring keamanan peredaran makanan menjelang hari raya Idul Fitri 1436 H Tahun 2015.

Agenda

No. Judul Tanggal
1 DPRD Jawa Tengah Menuju DPRD Modern dan Terbuka 10-02-2016
2 Raker Badan Anggaran DPRD Prov. Jateng dengan TAPD Prov. Jateng 05-11-2015
3 Raker Badan Anggaran DPRD Prov. Jateng dengan TAPD Prov. Jateng 05-11-2015
4 Raker Badan Anggaran DPRD Prov. Jateng dengan TAPD Prov. Jateng 05-11-2015
5 Raker Badan Anggaran DPRD Prov. Jateng dengan TAPD Prov. Jateng 05-11-2015
6 Raker Badan Anggaran DPRD Prov. Jateng dengan TAPD Prov. Jateng 05-11-2015
7 Raker Badan Anggaran DPRD Prov. Jateng dengan TAPD Prov. Jateng 05-11-2015
8 Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Tengah di Ruang Bamus 04-11-2015
9 Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Tengah di Ruang Bamus 04-11-2015
10 Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Tengah di Ruang Bamus 04-11-2015

DPRD Jawa Tengah Menuju DPRD Modern dan Terbuka

Tanggal : 10-02-2016

Ucapan Natal & Tahun Baru 2016

Tanggal : 20-01-2016

Ucapan Natal & Tahun Baru Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah
 

Ucapan Natal & Tahun Baru 2016

Tanggal : 20-01-2016

​Ucapan Natal & Tahun Baru Keluarga Besar DPRD Provinsi Jawa Tengah

SOTK PPID

Tanggal : 03-05-2016

Informasi Berkala

Tanggal : 03-05-2016
  1. Informasi tentang Profil Sekretariat DPRD Jawa Tengah
    1. Visi dan Misi
    2. Struktur Organisasi
    3. Sumber Daya Manusia yang dimilikiJumlah Pegawai
    4. Tugas, Wewenang dan Fungsi
    5. Daftar Partai dan Fraksi DPRD Jawa Tengah
    ​Alamat Sekretariat : Jl. Pahlawan No. 7 Telp. (024) 8415500 - 8311260 - 8311259 Fax. 8414415 Semarang, Jawa Tengah 50241 email: setwan.dprd@jatengprov.go.id​
  2. LHKPN
    1. Rekap LHKPN
    2. LHKPN
  3. Informasi tentang Program dan Kegiatan 2016
    1. Jumlah dan Bentuk Program/Kegiatan
      1. Keputusan DPRD Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2015
      2. Keputusan DPRD Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2015
    2. Jadwal Pelaksanaan
    3. Sumber dan Jumlah Anggaran (berdasarkan APBD Tahun 2016)
  4. ​Hasil dan Pelaksanaan Program Kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah
    1. Ringkasan Informasi Kinerja
      1. Ringkasan Program dan Kegiatan
      2. Informasi Pemetaan urusan Pemerintahan Jateng
    2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
      1. LAKIP 2015
    3. Laporan Pelayanan Informasi Publik
    4. Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa
      1. Pengumuman Pelelangan
      2. Pengumuman Pengadaan Lelang
    5. Rencana Pengadaan Barang dan Jasa
    6. Pengumuman Proses Pengadaan
  5. Informasi tentang Keuangan

Informasi Tersedia Setiap Saat

Tanggal : 03-05-2016

Informasi yang Dikecualikan

Tanggal : 03-05-2016

​Informasi yang dikecualikan

Laporan Layanan Informasi

Tanggal : 02-05-2016

Silahkan mengunduh Formulir Permohonan Informasi di bawah ini :

SOP Permohonan Informasi

Tanggal : 01-05-2016

Galeri